Struktur Pemerintahan & Perekonomian Kesultanan Tidore

*Sistem pemerintahan kesultanan Tidore*

Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku tersebut, sistem pemerintahan di Tidore telah ditata dengan baik. Saat itu, Sultan (Kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syaraa, adat se Nakudi. Dewan ini dipimpin oleh Sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (Perdana Menteri). Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Menariknya, di keempat Kerajaan di Jazirah Maluku Utara yang dikenal dengan “MOLOKU KIE RAHA” yaitu; kerajaan Jailolo, kerajaan Bacan, kerajaan Ternate dan termasuk di kerajaan Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota

*Sistem perekonomian kesultanan Tidore*

Kerajaan Tidore memang memiliki pengaruh besar di wilayah Maluku pada masa lalu. Hal ini juga yang membuat kehidupan ekonomi Kerajaan Tidore jauh lebih baik daripada kerajaan lainnya karena perdagangan rempah-rempah. 

Selain perdagangan rempah-rempah, Kerajaan Tidore juga memiliki sumber daya alam yang kaya seperti perak, emas, mutiara, dan kayu Cendana. Bahkan Kerajaan Tidore juga mengembangkan pertanian, kerajinan tangan, perikanan sebagai sumber penghidupan masyarakat Tidore.Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang dapat ke Maluku sangat beragam, antara lain Bangsa Spanyol, Belanda dan Portugis.

*Kehidupan Sosial Kesultanan Tidore*

Kehidupan sosial di Kerajaan Tidore pada masa lalu didominasi oleh tiga kelompok sosial utama, yaitu bangsawan atau orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, masyarakat biasa, dan budak. Setiap kelompok sosial memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat.

Bangsawan di Kerajaan Tidore memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Mereka memiliki hak istimewa seperti memegang jabatan penting dalam pemerintahan, menguasai sumber daya alam, dan memiliki akses ke perdagangan rempah-rempah. Masyarakat biasa, di sisi lain, biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil. Mereka tidak memiliki kekuasaan politik atau sosial yang signifikan dan hidup dengan cara yang sederhana.

Budak juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial di Kerajaan Tidore pada masa lalu. Budak biasanya diperoleh melalui perang atau sebagai hasil penjualan budak dari daerah lain. Mereka dianggap sebagai properti dan tidak memiliki hak atau kebebasan dalam masyarakat.

Selain itu, Kerajaan Tidore juga memiliki sistem kekerabatan yang kompleks. Keluarga kerajaan memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial di kerajaan. Selain itu, adat dan tradisi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di Kerajaan Tidore. Beberapa adat dan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini antara lain upacara adat, tarian tradisional, dan ritual keagamaan.

Meskipun kehidupan sosial di Kerajaan Tidore pada masa lalu didominasi oleh perbedaan status sosial yang besar, namun masyarakat Tidore dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan toleran terhadap keberagaman. Budaya toleransi ini masih dilestarikan hingga saat ini dan menjadi salah satu kekayaan budaya masyarakat Maluku Utara.